Pengadaan

Tuesday, November 05, 2013

source: iapi-indonesia.org

Kalau anda pernah membaca berita tentang penyerapan anggaran pemerintah yang rendah, padahal sudah menjelang akhir tahun, jangan dulu memvonis mereka malas bekerja. Mungkin bisa jadi begitu, tapi ada faktor lain yang membuat proses pengadaan bisa berjalan sangat lambat: birokrasi. Setidaknya itulah yang saya rasakan sekarang.

Bukan, saya bukan PNS. Saya bekerja di BUMN. Dan saat ini saya dilibatkan dalam sebuah proyek. Sebenarnya, tugas saya hanyalah mengawasi pekerjaan teknis. Tapi karena satu dan lain hal, saya juga diminta untuk ikut dalam satu bagian proses kecil pengadaan.



Yang harus saya lakukan hanyalah membeli meja komputer, beserta kursi kerja. Kalau ditotal, nominalnya tidak lebih dari Rp. 15.000.000. Kecil sekali saudara-saudara, kalau dibandingkan dengan total nilai proyek yang mencapai puluhan milyar. Bila anda melakukan pembelian untuk keperluan rumah anda, anda tinggal datang ke toko, pilih model yang anda suka, pilih yang masuk dalam budget, bayar, tunggu barang dikirim dan dirakit, selesai.

Yang menjadi masalah adalah, pengadaan furnitur tersebut menggunakan anggaran CAPEX perusahaan.

Saya diberitahu bos saya bahwa anggaran CAPEX yang bisa saya gunakan maksimum Rp. 8.300.000 (Saya lupa alasannya apa, dugaan saya karena alokasi CAPEX untuk furnitur hanya segitu) Sisanya menggunakan anggaran lain. Itu artinya, kwitansi harus dibagi dua. Dari sisi ini saja, saya sudah mendapat  'potensi kerugian', karena Informa (toko calon yang akan saya beli) menawarkan diskon 5% untuk pembelian di atas Rp. 10.000.000. Tidak masalah juga sih, karena itu uang perusahaan hehehe.

Masalah pertama, kwitansi pembelian harus dilengkapi materai Rp. 6000. Saya lupa menyiapkan materai. Orang Informa pun tidak menyediakan materai. Mereka bilang, mereka tidak pernah berurusan dengan prosedur semacam itu. Alasan yang agak kurang masuk buat saya, karena pengalaman saya di Optik Melawai, mereka sudah biasa menyiapkan kwitansi bermaterai tersebut, untuk keperluan restitusi karyawan ke perusahaan/asuransi masing-masing. Kalau Optik Melawai mafhum, logika saya Informa yang jualan barang-barang kantor seharusnya lebih paham lagi urusan yang demikian.

Masalah kedua, karena menggunakan CAPEX, bukti transaksi harus dilengkapi dengan dokumen pajak (saya lupa detailnya). Kalau tidak salah, intinya harus ada dokumen yang menunjukkan bahwa salah satu pihak (penjual atau pembeli) yang telah melakukan pembayaran pajak atas transaksi yang dilakukan.

Bos bilang, urusan dokumen pajak tersebut bisa dilakukan belakangan, karena saya terlanjur sudah di toko (Sebagai informasi, kantor saya di Bogor, sementara transaksi yang akan saya lakukan di Banjarmasin). Masalahnya, pihak Informa menyatakan bahwa mereka bisa membantu pengurusan faktur pajak maksimal 1 hari setelah transaksi. Padahal, besoknya adalah hari libur nasional. Padahal, bos baru menyusul ke Banjarmasin paling cepat tiga hari lagi. Ditambah lagi, Informa mensyaratkan no. NPWP dari perusahaan saya untuk pengurusan faktur pajak tersebut. Darimana pula saya tahu?

Saya coba kontak bos. Saat itu jam 18.00 WITA. Itu artinya jam pulang kantor di Bogor. Dan di tempat kerja saya, orang-orang biasa pulang on-time karena telat sedikit saja, kena macet parah (maklum, di daerah kawasan industri). Beberapa kali saya telpon, tapi tak diangkat. Makin pusing saya.

Akhirnya, setelah gagal konsultasi ke bos, saya putuskan untuk membatalkan transaksi. Terus terang saja, meskipun keberadaan meja dan kursi tersebut sangat mendesak, tapi saya juga tidak mau jadi kambing hitam kalau ada kesalahan dalam administrasi pengadaan tersebut.

Hanya untuk pembelian senilai 15 juta.
Barang sudah ada.
Uang sudah tersedia.
Tapi saya harus membatalkan pengadaan tersebut karena saya tidak mau berisiko dengan masalah administrasi.

Sekarang, saya bisa membayangkan bagaimana stresnya orang-orang yang terlibat dalam pengadaan bernilai milyaran, atau bahkan trilyunan.Di luar kemungkinan bahwa orang-orang tersebut memang ingin main kotor, proses pengadaan (terkait pemerintah, dan BUMN juga mungkin) tersebut sudah pasti akan jauh lebih rumit dibandingkan dengan kasus saya, yang cuma Rp 15 juta. Tetek bengeknya pasti luar biasa banyak.

Saya jadi bisa memahami apabila ada berita bahwa pejabat-pejabat enggan menjadi penanggung jawab proyek. Memang itu salah, karena itu sudah menjadi tanggung jawab mereka sebagai pejabat negara. Tapi, dengan melihat begitu rumitnya proses pengadaan, kesalahan sedikit saja sudah dapat mengantarkan anda ke KPK.

Masih mending apabila anda memang melakukan korupsi dan makan uangnya. Itu memang jelas-jelas salah. Tapi bagaimana kalau anda berurusan dengan hukum hanya karena kurang teliti, atau kasus-kasus teledor dokumen lainnya, mengingat banyaknya prosedur yang harus dijalani?
-------------
Tapi di sisi lain, rumitnya birokrasi pengadaan tersebut membuka peluang bisnis bagi orang-orang tertentu untuk 'menawarkan kemudahan'. Mereka menawarkan pengurusan dokumen-dokumen pengadaan, seperti faktur pajak, dengan imbalan beberapa persen dari total pengadaan kita.

Kata lainnya begini. Saya ingin membeli barang senilai X via online (misal: bhinneka.com). Nilainya sih kecil, di bawah kisaran Rp. 10 jutaan lah misalnya. Tapi saya tidak bisa melakukan hal tersebut menggunakan anggaran kantor, karena aturan mensyaratkan harus ada faktur pajak dari penjual barang/jasa. Bagaimana caranya saya meminta bhinneka.com untuk menguruskan faktur pajak? Mau tidak mau, saya harus menggunakan jasa 'pemberi solusi pengadaan' tersebut. 'Pensolusi' tersebut membeli barang senilai X dari bhinneka.com. Karena mereka berbadan hukum, mereka bisa mengurus faktur pajak, dan dokumen-dokumen lain. Kemudian, mereka akan menagih ke perusahaan senilai X + fee mereka.

Jenius sekali bukan? Hanya bermodalkan pengurusan faktur pajak dan ketik-ketik sedikit untuk membuat surat-surat formalitas, mereka sudah mendapatkan profit.

Masalah menjadi abu-abu karena dari sisi kebutuhan operasional sendiri keberadaan mereka sangat dibutuhkan, karena rumitnya administrasi pengadaan, bahkan untuk nominal kecil-kecil. Tapi di sisi lain, keberadaan mereka menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan uang lebih besar untuk barang/jasa yang seharusnya bisa dibeli secara langsung. Masalah menjadi semakin abu-abu ketika 'pensolusi' tersebut berupa koperasi karyawan, dan karyawan akan cenderung untuk selalu menggunakan jasa mereka, agar SHU yang mereka terima bisa jadi lebih besar.
-------------
Dokumen-dokumen bukti  pengadaan memang perlu, untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Tapi sudah seharusnya mulai diterapkan kebijakan pengadaan yang baru agar persyaratan birokratis tersebut tidak menyebabkan jalannya proyek menjadi molor.

Sangat tidak lucu ketika suatu megaproyek berteknologi tinggi, melibatkan engineer-engineer kelas dunia,  tapi pengerjaannya terlambat dari jadwal hanya karena sebuah dokumen tidak lengkap, bukan karena engineer-engineer brilian tersebut tidak mampu membuat solusi yang tepat.

You Might Also Like

0 comments