Penerapan Formal Method Dalam Hukum, Mungkinkah?

Friday, November 06, 2015

(Ilustrasi: pexels.com)

Di semester ini saya sedikit belajar mengenai formal method dalam kuliah System Validation. Singkat kata, dari apa yang saya tangkap, formal method adalah metode pemodelan suatu sistem dalam bentuk formal. Yang dimaksud formal di sini adalah dalam bentuk notasi matematika. Mengapa menggunakan matematika? Karena matematika adalah bahasa yang tegas, dan tidak menimbulkan keambiguan.

Pengertian ini sangat penting ketika misalnya model yang dimaksud di atas adalah sebuah model dari software pengendali reaktor nuklir, dan anda ingin memastikan software tersebut benar-benar bebas dari bug yang berbahaya. Anda tentu tidak ingin apabila ada kesalahan logic di software tersebut sehingga sistem pendingin reaktor tiba-tiba tidak berfungsi, dan menyebabkan reaktor meledak. Dengan memodelkan software tersebut, anda dapat memeriksa properti dari model tersebut. Semisal, apakah alarm benar-benar bekerja apabila temperatur melebihi batas normal? Apakah software tersebut dipastikan tidak akan mengalami suatu deadlock yang dapat menyebabkan aplikasi tidak responsif? dan berbagai properti/spesifikai lainnya. Properti ini tentu saja diwujudkan dalam bentuk pernyataan matematis, dan dapat diuji langsung ke model tersebut.

Tentu saja spesifikasi dari suatu sistem dapat diwujudkan dalam bahasa natural (Indonesia, Inggris, dll). Toh ini akan jauh lebih manusiawi, bukan? Masalahnya, bahasa yang dipergunakan manusia tidak efisien dan seringkali ambigu. Spesifikasi dari suatu sistem dapat diterjemahkan menjadi berlembar-lembar deskripsi. Yang lebih parah lagi, satu tulisan tersebut dapat menimbulkan berbagai penafsiran, bergantung dari pembacanya. Dalam konteks komputasi, spesifikasi dalam bentuk bahasa natural juga (sejauh yang saya tahu) belum bisa digunakan langsung sebagai input ke mesin, sehingga proses verifikasi spesifikasi dapat diotomatiskan. Itu mengapa formal method menjadi sangat penting.

Dengan kemampuannya untuk menghilangkan ambiguitas dari suatu model, terpikir oleh saya, mengapa formal method tidak diterapkan dalam bidang hukum?

Dalam pemahaman saya (sebagai orang awam), konsep dasar dari hukum sebenarnya tidak berbeda jauh dengan men-develop software. Sebelum software dibuat, pertama-tama spesifikasinya dideskripsikan terlebih dahulu. Kemudian, dilakukan pengetesan apakah spesifikasi tersebut benar-benar diimplementasikan oleh software yang dibuat. Hukum juga sama. Ada Undang-Undang yang disusun oleh negara, dengan harapan agar Undang-Undang tersebut dipatuhi oleh warga negara. Dengan kata lain, sebenarnya produk hukum tersebut adalah spesifikasi yang harus dipenuhi oleh kita.

Dari menyimak berita di media, masalah yang sering saya lihat dalam hukum di Indonesia adalah ketika: (1) UU yang multitafsir (istilahnya: pasal karet) (2) aturan pemerintah (pusat maupun daerah) yang bertentangan dengan aturan di atasnya (misalnya UUD) (3) Putusan hakim yang terkadang di luar rasa keadilan terhadap pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa.

Mengapa itu terjadi? dengan mengesampingkan kemungkinan tindak korupsi di pihak penegak hukum, saya melihat ini karena kelemahan dalam pendeskripsian hukum dalam bahasa natural (dalam kasus ini: bahasa Indonesia). Saya membayangkan betapa sulitnya menyusun produk hukum, seperti perda, yang dijamin 100% tidak melanggar *seluruh* Permen, UU, ataupun UUD 1945. Saya paham tentu tidak semua UU harus dicek, karena tidak semuanya relevan. Namun, tetap saja, diperlukan upaya yang lumayan untuk mengecek compliance tersebut. Belum lagi ketika harus dilakukan pengujian. Dan semuanya harus dilakukan manual oleh manusia, yang rentan melakukan kesalahan.

Kemudian, kita lihat bagaimana ketika suatu kasus hukum yang dijerat dengan pasal karet seringkali menjadi kontroversi di masyarakat. Contohnya adalah pasal pencemaran nama baik yang dapat disalahgunakan untuk mengkriminalisasi seseorang. Perdebatan panjang mengenai hal ini dapat dijumpai hampir di seluruh media massa. Kemudian, ketika di pengadilan, kita lihat dalam persidangan bagaimana sengitnya adu argumentasi antara jaksa dengan pengacara.

Bagaimana apabila seluruh UU didefinisikan menggunakan formal method?

Bila seluruh UU dibuatkan model yang diformalisasikan, tentu mudah sekali untuk memasukkannya ke komputer, dan memrogram komputer untuk mencari aturan hukum mana yang saling bertentangan. Dan ini bisa dilakukan dalam hitungan detik. Secara otomatis.

Bila deskripsi tindak pidana korupsi sudah diformalkan, dan deskripsi hukumannya diperjelas (misalnya korupsi per Rp 100 juta setara dengan 1 tahun, di atas Rp 10 milyar hukuman mati), maka terdakwa yang bukti-bukti kejahatannya sudah divalidasi dan 'properties'nya sudah diverifikasi memenuhi bentuk formal dari tipikor tersebut secara otomatis dinyatakan melakukan pidana korupsi dan dapat langsung dihitung hukumannya. Tidak ada lagi ruang hakim-hakim nakal yang dapat memberi putusan ringan.

Bila hukum telah diformalisasikan, maka tidak ada lagi perbedaan tafsir dalam memaknainya. Tidak perlu lagi ada perdebatan antara jaksa dan pengacara mengenai penafsiran UU. Tidak perlu lagi kegaduhan di media massa mengenai pembahasan pasal karet.

Meskipun terlihat menjanjikan, tentu saja tidak semudah itu untuk mengimplementasikannya. Hal-hal yang menghambat adalah... entahlah, terus terang saya belum menemukan alasan tepat untuk menolak penerapannya. Mungkin karena saya orang yang naif dan belum mampu melihat ke semua sisi.

Demikian. Sekedar recehan dari saya.

You Might Also Like

0 comments